#69 – Gus Dur, Islam Nusantara, & Kewarganegaraan Bineka

Judul: Gus Dur, Islam Nusantara, & Kewarganegaraan Bineka: Penyelesaian Konflik Aceh dan Papua 1999 – 2001
Penulis: Ahmad Suaedy
Penerbit: PT Gramedia Pustaka Utama (cetakan I, 2018)
Halaman: xxxiv + 488
ISBN: 978-602-06-1813-5
Rating: 5 dari 5 ⭐ – it was amazing

Ini adalah kali pertama saya membaca buku bertema politik. Sepertinya. Kalau saya tidak salah ingat. Sebelumnya saya tidak pernah tertarik membaca buku politik. Namun, kemarin sewaktu saya membuka-buka Gramedia Digital Premium saya berpikir tidak ada salahnya untuk membuka cakrawala baru dengan membaca buku-buku bertema beda dari yang biasanya saya baca selama ini. Istilah kerennya memperluas horison. Siapa tahu bisa membuat saya jadi pintar kan. Halah.

Sedikit cerita tentang saya dan Gus Dur (halah lagi!). Saya masih remaja sewaktu beliau menjabat sebagai presiden. Tidak banyak yang saya ketahui dari beliau, melainkan hanya kenangan yang terasa kabur. Itupun bukan impresi yang baik. Maklum, di sekeliling saya pada saat itu tidak melek politik dan bukan pendukung Gus Dur. Jadi, impresi itu terbawa hingga saya dewasa sampai kemarin. Ini adalah alasan lain kenapa akhirnya saya membaca buku ini. Saya ingin mengenal Gus Dur dengan lebih baik. Bukankah katanya tak kenal maka tak sayang?

Sebelum membaca saya tidak ada ekspektasi apa-apa karena saya juga tidak tahu harus berekspektasi apa. Ini bacaan baru buat saya. Kalaupun ada harapan, saya hanya berharap buku ini enak dibaca dan mudah dipahami. Ternyata setelah dibaca harapan saya terpenuhi. Malah kalau boleh dibilang, melebihi ekspektasi.

Gus Dur, Islam Nusantara, & Kewarganegaraan Bineka adalah pengembangan dari disertasi Ahmad Suaedy. Dia banyak menggali pemikiran Gus Dur. Menurutnya, salah satu hal yang sangat menarik dari pemikiran Gus Dur adalah langkahnya dalam merespons aspirasi dan eksponen separatis Aceh dan Papua ketika beliau menjadi presiden. Mengutip dari kata pengantarnya:

Gus Dur menggunakan pendekatan personal dan empati. Ia melibatkan hubungan pribadi, humanis, dan dialogis. (hal. xxv)

Sepanjang membaca buku ini saya menemukan berbagai macam kisah Gus Dur yang memanusiakan manusia lain, dalam hal ini masyarakat Aceh dan Papua, dan mereka yang dianggap pemberontak. Hal itu membuat saya terharu dan menaruh hormat sangat tinggi kepada beliau. Memori saya menipu. Impresi saya terhadap beliau selama ini salah. Gus Dur orang hebat dan sampai saat ini Gus Dur adalah presiden sesungguhnya, jika saya boleh berpendapat.

Karena buku ini terlalu bagus untuk dilewatkan begitu saja, maka seperti biasa saya mencatat beberapa bagian yang penting. Kalau tidak dicatat seperti ini, saya takut ingatan saya tidak dapat diandalkan. Selain itu, saya juga ingin berbagi dengan teman-teman semua agar kalian juga bisa mengenal Gus Dur, meskipun hanya mengenal beliau dari cara beliau menyelesaikan konflik Aceh dan Papua. Namun, saya rasa itu sudah cukup untuk menyimpulkan Gus Dur pantas untuk mendapatkan penghormatan dan penghargaan dari kita semua.

Mari kita mulai dengan mengutip pengantar dari Ibu Sinta Nuriyah, istri dari mendiang Gus Dur. Beliau menulis:

Buku ini menyajikan suatu cara penyelesaian konflik antara state versus society yang penuh dengan sentuhan kemanusiaan, melalui pendekatan kemanusiaan yang dilakukan oleh K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ketika menjadi presiden. Dalam cara-cara klasik, penyelesaian konflik selalu dilakukan dengan pendekatan keamanan dengan paradigma militeristik, di mana masyarakat yang bersikap kritis pada pemerintah dan ingin memisahkan diri dari negara kerap dianggap sebagai kelompok separatis yang perlu dibasmi karena dianggap mengancam eksistensi dan kedaulatan negara. (hal. xxix)

Gus Dur bukan orang kebanyakan. Dalam pandangan beliau GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dan OPM (Organisasi Papua Merdeka) tidak dianggap sebagai kelompok separatis yang mengancam kedaulatan negara, tetapi justru dipandang sebagai kelompok kritis yang tetap menjadi bagian dari warga bangsa yang sedang berjuang menuntut hak-haknya yang tidak dipenuhi oleh negara.

Pandangan beliau tersebut bukannya tanpa ada tentangan. Beliau menghadapi otoritarianisme Orde Baru yang masih kuat, tuntutan perubahan, penentangan dari kalangan Islam yang tidak sepaham. Selama beliau menjabat presiden terdapat perbedaan pemikiran beliau dengan sejumlah eksponen pemerintahan, terutama TNI, birokrasi, dan partai politik. Sebagai contoh, Gus Dur ingin mereformasi TNI agar TNI menjadi lebih profesional. Itu berarti juga Gus Dur ingin meningkatkan supremasi sipil. Untuk mendukung rencananya, Gus Dur meningkatkan anggaran TNI.

Pada saat itu TNI masih defensif terhadap perubahan, terutama pada konflik Aceh dan Papua. Golongan TNI konservatif dan koruptif menolak rencana Gus Dur yang ingin menyelesaikan konflik secara kemanusiaan atau a non-military approach. Karena itu berarti TNI bisa kehilangan sumber penghasilan ilegal di sana. Dengan kata lain, Gus Dur hendak mengubah sistem politik ke arah supremasi sipil tanpa melemahkan TNI, melainkan mendorong TNI menjadi lebih profesional. Namun sebaliknya, TNI menganggap merasa kehilangan kontrol atas keinginannya melestarikan konflik di Aceh dan Papua untuk kepentingan kelompok dan para jenderalnya. (hal. 43)

Penolakan TNI terhadap kebijakan Gus Dur juga disebabkan oleh berkembangnya anggapan di kalangan para pemimpin TNI sejak lama bahwa pemimpin sipil tidak kapabel, mudah terpecah belah, dan seringkali terperangkap pada sekterianisme. (hal. 42)

Untuk bisa memahami kenapa Gus Dur mengambil langkah berani dengan menabrak pakem dalam konflik Aceh dan Papua, Suaedy menelusuri jejak pemikiran Gus Dur. Suaedy juga membahas beberapa teori untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Menurut Suaedy ada tiga instrumen yang digunakan oleh Gus Dur untuk membangun skema keadilan.

1. Pengakuan (Recognition)

Menurut Rosaldo dan Kymlicka, ketimpangan kewarganegaraan tersebut bukan hanya berbasis pada hak-hak individu, melainkan juga menimpa kelompok-kelompok minoritas dan marginal karena adanya kekhasan sejarah, kebudayaan, tradisi, kepercayaan, dan klaim atas wilayah tertentu. Oleh karena itu, kita harus terlebih dahulu mengakui hak-hak mereka.

2. Penghormatan (Respect)

Hal yang perlu dilakukan adalah menghormati kelompok minoritas / terdiskriminasi dan menyetarakannya dengan warga lain. Kemudian, dilanjutkan dengan Pemerintah mengangkat kepercayaan diri dan memberikan jaminan kebebasan berpendapat, berkumpul, serta rasa aman.

3. Transformasi Kelembagaan (Institutional Transformation) Negara

Dalam penyelesaian konflik Aceh dan Papua Gus Dur tidak berhenti hanya pada pengakuan dan penghormatan eksistensial, melainkan dilanjutkan dengan UU Otonomi Khusus.

Pandangan Gus Dur juga terpengaruh dari Islam post-traditional, yaitu bagaimana siasat komunitas Islam menghadapi tuntutan kemodernan yang bukan hanya pada aras filosofis dan pandangan, melainkan juga praksis kehidupan, tanpa harus meninggalkan tradisi dan keyakinan (Ernest Gellner). Islam post-traditional ini nantinya berkembang menjadi Islam Nusantara.

Makanya tidak heran Gus Dur menjadi sangat memanusiakan manusia lain. Beliau tidak kaku dalam beragama dan tidak memiliki agenda kepentingan untuk keuntungan pribadi dan kelompok, melainkan beliau mendahulukan kepentingan kemanusiaan. Tiga hal yang nyaris tidak pernah dilupakan oleh Gus Dur dalam berbagai karya dan aksinya, yaitu anti kekerasan, penghormatan terhadap perbedaan, dan perlindungan kepada minoritas.

Sekarang, presiden RI mana coba yang berani mengendalikan TNI agar tidak pakai kekerasan menghadapi pemberontak? Presiden mana yang berani melawan TNI? Beliau berani pecat Wiranto begitu hasil investigasi keluar yang menyatakan bahwa Wiranto bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang terjadi di Timor Leste sewaktu referendum. Beliau dengan hati besar mau meminta maaf ke rakyat Aceh dan Papua atas penindasan yang dilakukan oleh Pemerintah. Beliau mengadili pelanggaran HAM di Aceh. Beliau juga melibatkan warga Papua langsung dalam perbaikan draft kontrak Freeport. Perwakilan Papua itu sendiri sampai bilang, “Sudah, tidak usah pikirkan soal kontrak. Kami sudah lapar. Ajak saja kami makan malam.” Itu menunjukkan bahwa mereka sangat percaya dengan Gus Dur. Dalam pembuatan draft Otonomi Khusus pun Gus Dur melibatkan warga Aceh dan Papua. Gus Dur membebaskan mereka mau menulis apa saja di dalam draft selama mereka tidak minta merdeka.

Gus Dur memberi sumbangan Rp1miliar untuk acara Kongres Rakyat Papua. Beliau bilang, “Saya akan sumbang kongres kalian sebanyak 1 miliar. Ini bukan uang saya, tetapi uang Anda sendiri. Maaf, Indonesia baru bisa sumbang segitu. Moga-moga di lain waktu bisa mengembalikan lebih banyak kepada masyarakat Papua.”

Tidak hanya memberikan kebebasan pada rakyat Papua untuk bikin kongres, Gus Dur juga memberikan kebebasan pada rakyat Aceh yang menyelenggarakan sebuah acara di mana mereka berkumpul sampai satu juta orang. Mereka menyebut acara itu dengan SU-MPR (Masyarakat Penuntut Referendum) karena mereka menyindir SU-MPR yang di Senayan. Presiden Gus Dur saat itu sedang berada di Filipina dan beliau membuat pernyataan, “Biarkan saja mereka berkumpul. Itu adalah kebebasan mereka berekspresi dan mengeluarkan pendapat. Selama mereka tidak melakukan tindakan kekerasan dan tidak proklamasi merdeka.” Gus Dur juga membiarkan para separatis mengibarkan bendera mereka masing-masing asalkan mereka juga mengibarkan bendera merah putih.

Ngomong-ngomong, kalian mau tahu tidak sejarah dwifungsi ABRI? Jadi, Suaedy menulis, konsep dwifungsi ABRI pertama kali dikenalkan oleh Jenderal Abdul Haris Nasution ketika berceramah di Akademi Militer, Magelang tahun 1958 dengan mengenalkan konsep “jalan tengah”. Menurut konsep ini, TNI tidak hanya memiliki tanggung jawab dalam keamanan negara, melainkan mempunyai dua peran sekaligus, yaitu fungsi keamanan dan fungsi sosial politik. TNI memiliki tanggung jawab kepada negara dan rakyat Indonesia bukan hanya dari serangan dan bahaya yang berasal dari luar, melainkan juga serangan dan bahaya dari dalam. Soeharto mengadopsi pandangan tersebut. Dalam pandangan beliau, TNI dan Polisi bukan semata sebagai alat negara untuk pertahanan dan keamanan saja, melainkan sebagai kekuatan politik juga sejajar dengan partai politik dan golongan karya. (hal. 149-150)

Dalam pemikiran Soeharto, rakyat adalah sumber ancaman yang harus diwaspadai dan dikontrol oleh TNI. Tidak salah jika dikatakan bahwa salah satu pekerjaan TNI adalah mengawasi rakyat dan menindasnya jika dianggap tidak sejalan dengan mereka. (hal. 151)

Suaedy juga membahas sejarah kekerasan yang terjadi di Aceh dan Papua. Terlalu panjang kalau saya bahas di sini semuanya. Baca saja bukunya ya kalau kalian tertarik. Hihihi.

Secara keseluruhan buku ini sangat menarik buat saya. Membacanya seperti membaca sepenggal sejarah Gus Dur, khususnya dalam masa beliau menjadi presiden dan menangani konflik Aceh dan Papua. Saya sekarang bisa mengerti kenapa beberapa teman saya sangat mengagumi sosok Gus Dur. Karena setelah membaca buku ini, saya sepakat bahwa Gus Dur memang sangat layak untuk dikagumi.

Sangat disayangkan memang beliau tidak penuh menjalani masa jabatannya karena beliau dimakzulkan. Dalam pandangan saya, Gus Dur cukup keras kepala. Terbukti dari beliau tidak mengakomodir berbagai kepentingan. Banyak pihak yang tidak puas dengan beliau dan berakhir pada pemakzulan.

Gus Dur memang sosok langka di negara kita. Akankah ada orang yang seberani Gus Dur? Kapan kita bisa punya presiden seperti Gus Dur lagi dengan wawasan yang sangat luas dan berpegang teguh pada kemanusiaan? Entahlah.

Iklan

Satu respons untuk “#69 – Gus Dur, Islam Nusantara, & Kewarganegaraan Bineka

Tinggalkan Balasan ke Sigit Pramudito Batalkan balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s